Langgar Prokes Selama PPKM Darurat, WNA Terancam Deportasi

 Langgar Prokes Selama PPKM Darurat, WNA Terancam Deportasi
Digiqole ad

DENPASAR – baliprawara.com

Warga Negara Asing (WNA) yang berada di Bali, pada masa pemberlakukan pembatasan kediatan masyarakat (PPKM) Darurat ini, akan diberikan tindakan tegas apabila orang asing tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Jamaruli Manihuruk, pihaknya akan memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Disana berbunyi, setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian salah satunya adalah pendeportasian.

“Hal ini kami tegaskan kembali
kepada orang asing yang berada di Bali bahwa kami akan melakukan pendeportasian jika orang asing tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 75 tersebut, ini juga merupakan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan juga Gubernur Bali,” kata Jamaruli, Kamis (1/7/2021) saat memberi keterangan terkait pelaksanaan PPKM darurat di Gedung Jaya Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali.

Pihaknya menegaskan, kali ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tidak akan main-main. Dijelaskan, selama tahun 2021, WNA yang sudah dilakukan tindakan administrasi keimigrasian secara keseluruhan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang. Dengan rincian yang telah dideportasi karena kasus pelanggaran protokol kesehatan sekitar 10 orang, dan 90 orang dengan kasus pelanggaran
keimigrasian.

Kakanwil kata dia, dalam pengawasan Warga Negara Asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sudah melaksanakan sejak lama dengan menggandeng dari unsur Satpol PP dan Kepolisian. Namun akhir-akhir
ini semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh WNA maka dari itu pengawasan akan ditingkatkan lagi dengan diberlakukannya Penerapan PPKM Darurat di Provinsi Bali.

See also  PPKM Darurat, Kanwil Kumham Bali Lakukan Pengawasan Prokes Warga Negara Asing 

Sementara itu, Selanjutnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, terkait PPKM Darurat yang akan berlaku
di Provinsi Bali, Provinsi Bali saat ini berada pada asesmen situasi pandemi level 3. “Di Bali kita akan mulai laksanakan PPKM
Darurat mulai hari ini (1Juli -red). Kepada para pelaku usaha, diminta kesadarannya untuk mematuhi protokol kesehatan terkait batas waktu buka usaha yang harus dipatuhi.

Pertimbangan Provinsi Bali masuk ke dalam level 3, karena Bali masih masuk
kedalam zona orange, dimana rincian Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang masuk zona orange meliputi Kota Denpasar, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung dan Bangli. Gubernur Bali mengharapkan di seluruh Kabupaten/Kota dapat diberlakukan hal yang sama sehingga tidak ada lagi di seluruh daerah kurang ketat dalam pengawasan protokol kesehatan sehinnga dapat mengurangi risiko penyebaran covid-19 di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. (MBP)

Berita Terkait