Ditunda Sehari, Pengosongan Lahan Pelebaran Jalan Simpang Peminge Dilakukan Selasa Ini

 Ditunda Sehari, Pengosongan Lahan Pelebaran Jalan Simpang Peminge Dilakukan Selasa Ini

Rencana pengosongan lahan pelebaran jalan di simpang Peminge, Nusa Dua.

MANGUPURA – baliprawara.com

Rencana pengosongan terhadap lahan objek pembebasan untuk pelebaran Jalan Segemen 1, di simpang Peminge, Nusa Dua, yang dijadwalkan terlaksana pada Senin 1 Agustus 2022, ditunda hari Selasa 2 Agustus 2022. Hal itu karena, para pemilik lahan meminta penundaan satu hari, untuk hari baik menggelar upacara adat.

Penundaan tersebut juga telah disepakati antara dua belah pihak, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku Pemohon Konsinyasi, dengan para pemilik lahan selaku Termohon Konsinyasi. Hal itu juga turut disaksikan para tokoh masyarakat yang sekaligus anggota DPRD Badung yakni I Made Retha, I Nyoman Karyana, dan I Wayan Luwir Wiana. 

Yang mana sebelum itu, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rotua Roosa Mathilda Tampubolon SH MH, telah membacakan putusan pengosongan di hadapan ketiga pihak termohon dan pihak pemohon. Menurutnya, kesimpulan daripada pelaksanaan pengosongan perkara konsinyasi pada Senin 1 Agustus 2022, adalah pembacaan penetapan, serta penyerahan upakara kepada Termohon untuk dipergunakan Selasa. Nanti, usai digelar upacara, pada pukul 11.00 wita, baru akan dilakukan pembongkaran. “Jadi pembicaraan hari ini telah membuahkan hasil dengan damai,” katanya.

 

Kesimpulan tersebut, ditegaskan dia, tidak bisa molor-molor lagi. Dengan kata lain, jika Termohon tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, maka pengadilan mau tidak mau akan melakukan pengosongan paksa. Selain menjadi jadwal pembongkaran, Selasa 2 Agustus 2022, juga akan sekaligus menjadi momen serah terima uang ganti rugi. Yang mana sebelumnya, uang tersebut dititipkan di Kepaniteraan PN Denpasar. Dengan totalnya nilai Rp 6 miliar lebih, terhadap lahan seluas 35 m², 165 m², dan 135 m². 

Diakuinya pula, dalam diskusi tersebut, para Termohon juga sempat menyampaikan harapan agar generasi penerus mereka ke depan bisa mendapat perhatian pemerintah, utamanya berkaitan dengan lapangan kerja. Menurut dia, itu adalah sebuah harapan yang mungkin nantinya bisa difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Pemkab Badung dan DPRD setempat. 

See also  Longsor Akibatkan Dua Pohon Tumbang, Jalur Denpasar-Singaraja Sempat Macet Total

Terpisah, mewakili para Termohon lainnya, I Made Rigih menegaskan bahwa sebenarnya sudah sejak awal pihaknya berkomitmen untuk mendukung program pemerintah. Tidak ada sedikitpun niatan untuk menghalang-halangi. Hanya saja diakui dia, di awal pihaknya sempat belum menyepakati nilai ditawarkan. “Pada prinsipnya kami mendukung program pemerintah. Mudah-mudahan upacara yang rencana kami mulai pada jam 7 pagi bisa selesai sebelum jam 12. Sehingga kemudian, bisa dilanjutkan dengan pengosongan,” ucapnya. 

Sementara itu, mengutip isi dari Penetapan PN Denpasar Nomor 1/Pen.Pdt.Peng/2022/PN Dps Jo. Nomor 01/Pdt.Cons/2022/PN Dps, sebelumnya para termohon sudah dua kali menolak uang ganti kerugian. Pertama ketika ditawari oleh Jurusita PN Denpasar, dan kedua pada saat para Termohon hadir dalam Persidangan Pemeriksaan Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian. Karena itulah kemudian Pemohon melayangkan surat permohonan kepada PN Denpasar untuk melaksanakan pembongkaran/pengosongan terhadap obyek konsinyasi. (MBP)

 

Berita Terkait